Penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, seringkali batas-batas laut Indonesia dilanggar oleh kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing atau kegiatan ilegal lainnya.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan secara tegas dan konsisten. “Kita tidak boleh tinggal diam ketika ada kapal asing yang melanggar batas laut kita. Kita harus segera bertindak untuk melindungi sumber daya laut kita,” ujar Edhy Prabowo.

Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran batas laut. “Kami akan terus melakukan patroli laut dan menindak tegas kapal-kapal yang melanggar hukum di perairan Indonesia,” kata Aan Kurnia.

Selain Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Kepolisian untuk meningkatkan penegakan hukum di laut Indonesia. “Kerja sama lintas sektor sangat penting dalam menangani pelanggaran batas laut. Kita harus bersatu untuk melindungi laut Indonesia,” ujar Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono.

Dengan adanya kerja sama antar lembaga dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pelanggaran batas laut di Indonesia dapat dicegah dan dikurangi. Hal ini akan menjaga kedaulatan negara serta keberlanjutan sumber daya laut Indonesia untuk generasi mendatang.